Warga kota Mojokerto todak lama lagi akan memiliki pemimpin baru seusai pagelaran Pilkada serentak pada bulan Juni 2018 yang lalu menyusul lengsernya Walikota yang lama Mas'ud Yunus dan Wakilnya Soeyitno. Hampir dipastikan bahwa calon pemimpin daerah itu adalah seorang Srikandi pasangan calon nomor urut 4, yaitu Ika Puspitasari dan wakilnya Rizal Zakaria yang memenangkan kontes Pilada Kota Mojokerto yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon.
Pasangan calon nomor urut 4 ini unggul dalam meraih suara terbanyak berdasarkan Rapat Penghitungan Suara oleh KPU Kota Mojokerto yaitu 23.644 suara menyingkirkan 3 (tiga) pasangan lainnya yaitu masing masing Paslon nomor urut 1 AKRAB memperoleh 19.583 suara, disusul Paslon Nomor urut 2 ASRI memperoleh 19.477 suara dan ditempat keempat Paslon 3 WALI memperoleh 9.012 suara.
Dalam proses rekapitulasi / penghitungan suara yang berlangsung di Hotel Raden Wijaya pada tanggal 5 Juli 2018 yang dipimpin oleh Syaiful Amin Ketua KPU Kota Mojokerto, sempat terjadi adanya keberatan dari saksi Paslon nomor urut 1 yang mengemukakan bahwa pada pemungutan suara terjadi pelanggaran berupa "money politics". Menanggapi hal tersebut Syaiful Amin Ketua KPU menyampaikan bahwa ada nya penolakan dari saksi salah satu calon merupaakan hak mereka namun tidak mempengaruhi keabsahan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. Kepada mereka yang keberatan sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku diberi kesempatan menyampaikan gugatan paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat pleno.
Sementara itu Elsa Fivayanti Ketua Panwaslu menyampaikan bahwa selama ini Panwaslu belum menerima adanya kasus money politics. Diakui pernah ada laporan dari warga Panderman namun itu tidak bisa membuktikan dan akhirnya laporan itu dicabut. Dengan demikian dugaan adanya money politics massif masih belum bisa dibuktikan secara hukum dan sesuai dengan PKPU Nomor 9 tahun 2018 keberatan saksi yang tidak mau menanda tangani Berita acara hasil Rekap tidak akan mempengaruhi keabsahannya.
(Budiman Sudijono)
